Ratusan massa dari berbagai elemen di antaranya Aliansi Mahasiswa Barisan Anti-kecurangan Wong Solo (Batik Wong Solo), Foras, CMI, KABIR, APR dan APBN, menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladag Solo, Senin (18/8).
Mereka menolak hasil perhitungan KPU yang masih banyak kekurangan, mengadili Ketua KPUPusat dan daerah yang terindikasi curang, dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berani dan tidak takut dalam memutuskan secara obyektif terkait kecurangan pemilu. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal suara rakyat di MK.
Dia juga meminta presiden terpilih mendatang bisa menepati janjinya. "Jokowi dulu sewaktu menjadi wali kota, diambil sumpah janji, dengan kitab suci. Tapi tak diselesaikan. Waktu jadi gubernur juga tak diselesaikan. Dia sudah melanggar, mengkhianati sumpah janjinya. Belum sampai 5 tahun sudah berkhianat. Bagaimana kalau jadi presiden nanti, bagaimana nasib rakyat Indonesia nanti," katanya.
Lihat Bukti Video KPU TIDAK JUJUR Di Link Ini ~>> http://www.youtube.com/watch?v=LtZj2hpoGHk
Selamatkan Indonesia
Sumber :
Merdeka.com
Mereka menolak hasil perhitungan KPU yang masih banyak kekurangan, mengadili Ketua KPUPusat dan daerah yang terindikasi curang, dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berani dan tidak takut dalam memutuskan secara obyektif terkait kecurangan pemilu. Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal suara rakyat di MK.
Koordinator aksi dari Aliansi Penyelamat Bangsa dan Negara, Andrian Listanto mengatakan hal-hal yang diindikasikan ada kecurangan juga terlihat dari sikap para hakim yang ada di MK(Mahkamah Konstitusi).
Dia juga meminta presiden terpilih mendatang bisa menepati janjinya. "Jokowi dulu sewaktu menjadi wali kota, diambil sumpah janji, dengan kitab suci. Tapi tak diselesaikan. Waktu jadi gubernur juga tak diselesaikan. Dia sudah melanggar, mengkhianati sumpah janjinya. Belum sampai 5 tahun sudah berkhianat. Bagaimana kalau jadi presiden nanti, bagaimana nasib rakyat Indonesia nanti," katanya.
Sementara itu Arif Fauzi, dari elemen mahasiswa menambahkan ada beberapa indikasi kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu terlihat pada munculnya kebijakan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan Khusus (DPTKb) yang memicu mobilisasi penggelembungan suara oleh penyelenggara pemilu.
"Faktanya kebijakan di atas hanya untuk menutupi kelemahan sistem, bukannya memperbaiki. DPTb, DPk dan DPTkb juga hanya sebagai alat mobilisasi penggelembungan," tandasnya.
Arif menengarai, selisih jumlah pemilih yang sama-sama terdaftar di DPS dan DPT dikurangi jumlahnya menjadi slot angka yang bisa dimainkan penyelenggara pemilu. Serta penggunaan email gratis enam atau tujuh anggota KPU yang rawan diretas dalam dropbox untuk menyimpan dan menyalin data pemilih seluruh Indonesia, dan kelemahan-kelemahan lain.
"Kami akan melakukan pengawalan secara langsung agar kecurangan pemilu dapat ditindaklanjuti oleh MK. Ada beberapa indikasi menunjukkan pilpres berjalan tidak semestinya," katanya.
Dari solo tempat kandangnya jokowi beraksi dengan penuh pencitraan dan kepalsuan terhadap publik saja warga solo pada tahu semua bahwa KPU tidak jujur dan amanah pada ratusan juta suara rakyat indonesia.
Selamatkan Indonesia
Like And Share !
Sumber :
Merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar