Penghapusan Pilkada Langsung = Kemunduran Demokrasi. Benarkah ?
Sebelum ada wacana penghapusan pilkada langsung (yang baru beredar sekitar seminggu ini), saya sudah SEJAK LAMA punya ide tersebut.
Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali mudharat dan keburukan yang ditimbulkan oleh pilkada langsung.
Berikut beberapa di antaranya:
1. Pilkada Langsung = Boros Biaya
Anda tak perlu hitung berapa biaya konkritnya. Tapi coba bayangkan saja berapa biaya yang harus keluar untuk menyelenggarakan pemilihan umum langsung oleh rakyat. Bandingkan dengan biaya pemilihan walikota/gubernur/bupati oleh DPR(D). Walau tak bisa menghitung sendiri angka pastinya, saya yakin SECARA LOGIKA kita bisa membandingkannya. SANGAT JAUH BEDANYA!
2. Pilkada Langsung = Melahirkan Banyak Caleg Gagal yang Stres.
Ya, menurut saya bukan hanya pemilihan walikota/bupati/gubernur. Pemilihan anggota legislatif (caleg) yang bersifat langsung pun sangat berpotensi melahirkan orang-orang stres.
Pemilu langsung adalah sistem yang "memaksa" seorang calon untuk menjual tanah warisannya, bahkan rumahnya, bahkan mobilnya, bahkan villanya di Puncak, bahkan berhutang sana hutang sini, hanya untuk mendanai kampanye.
Setelah habis uang bermiliar rupiah, setelah hutang menumpuk di sana-sini, ternyata dia tidak terpilih juga. Maka stress pun tak terhindarkan. Bukan karena dia tidak legowo, tapi memikirkan harta yang ludes tak bersisa, dan hutang miliaran rupiah yang harus dibayar. Mau bayar pake apa?
Asli, saya SANGAT KASIHAN kepada para caleg yang gagal tersebut. Kasihan banget. Mereka menjadi korban demokrasi yang tidak sehat!
3. Pilkada Langsung = Melanggengkan Korupsi
Ini masih berhubungan dengan nomor 2 di atas. Bagi yang tidak terpilih, mereka bisa stres. Sedangkan bagi yang terpilih, mereka akan berusaha agar balik modal. Caranya? Ya tentu saja dengan korupsi (tentunya, ada perkecualian bagi mereka yang masih beriman dan ikhlas terhadap dana kampanye yang telah dihabiskan).
* * * * * *
TIGA HAL di ataslah yang membuat saya berkesimpulan bahwa pilkada langsung mengandung banyak sekali mudharat.
========================
KEMUNDURAN DEMOKRASI?
========================
Banyak orang yang bilang, "Pemilihan oleh DPR/DPRD adalah kemunduran demokrasi. Sebab dulu Indonesia juga menerapkan sistem seperti itu, lalu diubah menjadi pemilihan langsung. Kok sekarang mau balik lagi seperti dulu? Ini namanya kemunduran, bukan?"
Hai Teman-Teman Sekalian....
Apakah Anda tahu yang namanya kemunduran?
Kemunduran adalah ketika kita menerapkan sistem yang LEBIH BURUK dari sistem sebelumnya. Itulah yang disebut mundur.
Dulu, sistem pemilihan pemimpin oleh legislatif merupakan sistem yang sebenarnya sudah bagus. Lalu diubah menjadi pemilu langsung, yang ternyata banyak keburukannya, seperti saya jelaskan di atas.
Dan sekarang, kita ingin kembali ke sistem lama yang ternyata jauh lebih baik. Apakah ini yang disebut kemunduran? TENTU TIDAK!. Insya Allah ini adalah kemajuan. Karena kita kembali ke sistem lama yang ternyata lebih baik.
========================================
PEMILIHAN OLEH DPR = MENGHILANGKAN HAK PILIH RAKYAT?
========================================
Ho... ho... ho.... Siapa bilang?
Bukankah DPR/DPRD adalah WAKIL RAKYAT? Kita telah memilih mereka melalui pemilihan umum. Lantas setelah mereka terpilih, tentunya kita harus percaya pada mereka dalam hal pemilihan walikota, bupati, gubernur, dan sebagainya.
Kalau perlu, Presiden mendatang pun kembali dipilih oleh MPR, seperti dulu. Kenapa? Karena pilpres langsung pun ternyata mendatangkan banyak mudharat. Lihatlah Pillres 2014 ini. Para pendukung saling bantai. Saudara dan sahabat yang awalnya akrab, kini jadi bermusuhan hanya gara-gara capresnya beda. Duh, ini adalah situasi yang sangat buruk!
SECARA LOGIKA:
Sungguh aneh ketika kita sudah memilih wakil rakyat di DPR/DPRD, setelah itu kita masih memilih presiden/gubernur/walikota/bupati secara langsung. Padahal, SECARA LOGIKA suara kita sudah bisa diwakilkan oleh para wakil rakyat yang telah kita pilih melalui pemilu.
"Tapi kan wakil rakyat kita masih seperti itu kualitasnya!"
Ya, SAAT INI, kualitas wakil rakyat kita memang masih buruk. Namun itu bukan alasan untuk mempertahankan pilkada langsung. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki sistem pemilu, agar kualitas wakil rakyat kita meningkat.
=======================================================
UPAYA MELANGGENGKAN KEKUASAAN KOALISI MERAH PUTIH?
=======================================================
Ada yang menduga, wacana penghapusan pilkada langsung merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan koalisi merah putih di legislatif. Alasannya, karena jumlah kursi KMP di parlemen jauh lebih banyak.
Hehehe... menurut saya, ini alasan yang hanya didorong oleh rasa TAKUT KALAH.
Ide penghapusan pilkada langsung tentunya bukan hanya untuk saat ini. Tapi juga diharapkan berlaku untuk jangka panjang.
Dan yang namanya jangka panjang, tentu saja perubahan politik bisa saja terjadi. Belum tentu perolehan kursi KMP di masa mendatang masih sama seperti sekarang. Pilihan rakyat bisa berubah-ubah, dan itu tentu saja berpengaruh terhadap perolehan kursi di legislatif.
Jadi, alasan "ingin melanggengkan kekuasaan" tersebut menurut saya sangatlah mengada-ada.
===================================
KENAPA PENGHAPUSAN PILKADA LANGSUNG DITENTANG ?
===================================
Orang yang tidak setuju pada penghapusan pilkada langsung, pada umumnya adalah mereka yang punya kepentingan. Coba bayangkan berapa banyak lembaga survey yang harus kehilangan job, berapa banyak konveksi kaos yang harus kekurangan order, dan seterusnya.
Dan barangkali, masih banyak pihak lain di luar sana yang juga merasa kepentingannya terusik dengan wacana penghapusan pilkada langsung (termasuk parpol tertentu yang merasa sulit bersaing dan mudah kalah jika pemilihan pemimpin melalui legislatif). Merekalah yang akan menjadi penentang utama.
Ya, memang manusia lebih suka mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan umum.
Begitulah.
Sumber :
FP Jonru
Sebelum ada wacana penghapusan pilkada langsung (yang baru beredar sekitar seminggu ini), saya sudah SEJAK LAMA punya ide tersebut.
Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali mudharat dan keburukan yang ditimbulkan oleh pilkada langsung.
Berikut beberapa di antaranya:
1. Pilkada Langsung = Boros Biaya
Anda tak perlu hitung berapa biaya konkritnya. Tapi coba bayangkan saja berapa biaya yang harus keluar untuk menyelenggarakan pemilihan umum langsung oleh rakyat. Bandingkan dengan biaya pemilihan walikota/gubernur/bupati oleh DPR(D). Walau tak bisa menghitung sendiri angka pastinya, saya yakin SECARA LOGIKA kita bisa membandingkannya. SANGAT JAUH BEDANYA!
2. Pilkada Langsung = Melahirkan Banyak Caleg Gagal yang Stres.
Ya, menurut saya bukan hanya pemilihan walikota/bupati/gubernur. Pemilihan anggota legislatif (caleg) yang bersifat langsung pun sangat berpotensi melahirkan orang-orang stres.
Pemilu langsung adalah sistem yang "memaksa" seorang calon untuk menjual tanah warisannya, bahkan rumahnya, bahkan mobilnya, bahkan villanya di Puncak, bahkan berhutang sana hutang sini, hanya untuk mendanai kampanye.
Setelah habis uang bermiliar rupiah, setelah hutang menumpuk di sana-sini, ternyata dia tidak terpilih juga. Maka stress pun tak terhindarkan. Bukan karena dia tidak legowo, tapi memikirkan harta yang ludes tak bersisa, dan hutang miliaran rupiah yang harus dibayar. Mau bayar pake apa?
Asli, saya SANGAT KASIHAN kepada para caleg yang gagal tersebut. Kasihan banget. Mereka menjadi korban demokrasi yang tidak sehat!
3. Pilkada Langsung = Melanggengkan Korupsi
Ini masih berhubungan dengan nomor 2 di atas. Bagi yang tidak terpilih, mereka bisa stres. Sedangkan bagi yang terpilih, mereka akan berusaha agar balik modal. Caranya? Ya tentu saja dengan korupsi (tentunya, ada perkecualian bagi mereka yang masih beriman dan ikhlas terhadap dana kampanye yang telah dihabiskan).
* * * * * *
TIGA HAL di ataslah yang membuat saya berkesimpulan bahwa pilkada langsung mengandung banyak sekali mudharat.
========================
KEMUNDURAN DEMOKRASI?
========================
Banyak orang yang bilang, "Pemilihan oleh DPR/DPRD adalah kemunduran demokrasi. Sebab dulu Indonesia juga menerapkan sistem seperti itu, lalu diubah menjadi pemilihan langsung. Kok sekarang mau balik lagi seperti dulu? Ini namanya kemunduran, bukan?"
Hai Teman-Teman Sekalian....
Apakah Anda tahu yang namanya kemunduran?
Kemunduran adalah ketika kita menerapkan sistem yang LEBIH BURUK dari sistem sebelumnya. Itulah yang disebut mundur.
Dulu, sistem pemilihan pemimpin oleh legislatif merupakan sistem yang sebenarnya sudah bagus. Lalu diubah menjadi pemilu langsung, yang ternyata banyak keburukannya, seperti saya jelaskan di atas.
Dan sekarang, kita ingin kembali ke sistem lama yang ternyata jauh lebih baik. Apakah ini yang disebut kemunduran? TENTU TIDAK!. Insya Allah ini adalah kemajuan. Karena kita kembali ke sistem lama yang ternyata lebih baik.
========================================
PEMILIHAN OLEH DPR = MENGHILANGKAN HAK PILIH RAKYAT?
========================================
Ho... ho... ho.... Siapa bilang?
Bukankah DPR/DPRD adalah WAKIL RAKYAT? Kita telah memilih mereka melalui pemilihan umum. Lantas setelah mereka terpilih, tentunya kita harus percaya pada mereka dalam hal pemilihan walikota, bupati, gubernur, dan sebagainya.
Kalau perlu, Presiden mendatang pun kembali dipilih oleh MPR, seperti dulu. Kenapa? Karena pilpres langsung pun ternyata mendatangkan banyak mudharat. Lihatlah Pillres 2014 ini. Para pendukung saling bantai. Saudara dan sahabat yang awalnya akrab, kini jadi bermusuhan hanya gara-gara capresnya beda. Duh, ini adalah situasi yang sangat buruk!
SECARA LOGIKA:
Sungguh aneh ketika kita sudah memilih wakil rakyat di DPR/DPRD, setelah itu kita masih memilih presiden/gubernur/walikota/bupati secara langsung. Padahal, SECARA LOGIKA suara kita sudah bisa diwakilkan oleh para wakil rakyat yang telah kita pilih melalui pemilu.
"Tapi kan wakil rakyat kita masih seperti itu kualitasnya!"
Ya, SAAT INI, kualitas wakil rakyat kita memang masih buruk. Namun itu bukan alasan untuk mempertahankan pilkada langsung. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki sistem pemilu, agar kualitas wakil rakyat kita meningkat.
=======================================================
UPAYA MELANGGENGKAN KEKUASAAN KOALISI MERAH PUTIH?
=======================================================
Ada yang menduga, wacana penghapusan pilkada langsung merupakan upaya untuk melanggengkan kekuasaan koalisi merah putih di legislatif. Alasannya, karena jumlah kursi KMP di parlemen jauh lebih banyak.
Hehehe... menurut saya, ini alasan yang hanya didorong oleh rasa TAKUT KALAH.
Ide penghapusan pilkada langsung tentunya bukan hanya untuk saat ini. Tapi juga diharapkan berlaku untuk jangka panjang.
Dan yang namanya jangka panjang, tentu saja perubahan politik bisa saja terjadi. Belum tentu perolehan kursi KMP di masa mendatang masih sama seperti sekarang. Pilihan rakyat bisa berubah-ubah, dan itu tentu saja berpengaruh terhadap perolehan kursi di legislatif.
Jadi, alasan "ingin melanggengkan kekuasaan" tersebut menurut saya sangatlah mengada-ada.
===================================
KENAPA PENGHAPUSAN PILKADA LANGSUNG DITENTANG ?
===================================
Orang yang tidak setuju pada penghapusan pilkada langsung, pada umumnya adalah mereka yang punya kepentingan. Coba bayangkan berapa banyak lembaga survey yang harus kehilangan job, berapa banyak konveksi kaos yang harus kekurangan order, dan seterusnya.
Dan barangkali, masih banyak pihak lain di luar sana yang juga merasa kepentingannya terusik dengan wacana penghapusan pilkada langsung (termasuk parpol tertentu yang merasa sulit bersaing dan mudah kalah jika pemilihan pemimpin melalui legislatif). Merekalah yang akan menjadi penentang utama.
Ya, memang manusia lebih suka mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan umum.
Begitulah.
Like & Share !
Sumber :
FP Jonru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar